PERADABAN ISLAM DITENGAH ISU RADIKALISME
Oleh : Sutrisno*
Dalam sejarah peradaban, umat Islam mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-7 sampai abad ke-13 M. Periode berikutnya berlakulah hukum sejarah, bahwa sesuatu yang telah mencapai puncak akan menunjukkan grafik menurun. Belum selesai dengan urusan “merebut” kembali kejayaan Islam dari hegemoni Barat, kini disibukkan dengan bagaimana menjaga keutuhan bangsa dan negara dari provokasi dan intimidasi kelompok yang tidak senang dengan berkembangnya Islam di dunia khususnya Indonesia.
Isu radikalisme atas nama agama selalu hangat dibincangkan di berbagai media dan forum diskusi, termasuk isu konflik Timur-tengah yang salah satu pemicunya adalah pemahaman yang fundamental, dangkal dan partial terhadap norma agama. Agama bisa menjadi perekat perdamaian, bila diaplikasikan sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, sebaliknya bisa menjadi blunder bila dieksploitasi dan ditunggangi demi kepentingan nafsu semata
Indonesia dengan jumlah mayoritas Muslim terbesar di dunia tentu tidak ingin terjebak dalam persoalan sentimen agama dan masuk ke dalam perangkap politik adu domba seperti di Irak, Pakistan, Syuriah dan negara-negara Timur-tengah lainnya. Ideologi radikal sangat bertentangan dengan semangat Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariah. Bahkan bertentangan dengan ideologi Pancasila yang mengakomodir perbedaan, menjaga toleransi dan bersikap inklusif dalam bingkai Bineka Tunggal Ika. Munculnya kelompok radikal atas nama agama dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan sistem khilafah merupakan ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Akar dari Terorisme adalah radikalisme, sedangkan radikalisme dalam konteks pemicunya bisa disebabkan oleh pemahaman teks dan norma agama yang dangkal, faktor sosial politik, anti westernisasi, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah serta ingin melakukan revolusi secara fundamental.
Dalam sejarah perkembangannya, radikalisme dalam Islam dimulai semenjak munculnya kelompok Khawarij yang tidak puas dengan tindakan tahkim (arbitrase) yang ditempuh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam penyelesaian perang Shiffin dengan Mu’awiyah. Kelompok Khawarij dapat ditumpas, namun pemikirannya bermetamorfosa dalam banyak firqoh hingga kni. Kalangan yang pendapatnya berbeda dengan kelompoknya akan dicap kafir, bid’ah dan sesat. Dalam penyelenggaraan tata kelola kenegaraan pun terdapat kelompok radikal yang selalu mengangkat isu khilafah dalam setiap solusi yang berhubungan dengan permasalahan negara, bahkan tidak segan menganggap pemerintahan selain khilafah disebut Thoghut.
Islam adalah agama yang menjamin keselamatan bagi siapapun baik dunia maupuan akhirat. Diantara ciri perilaku muslim adalah apabila orang lain selamat dari lisan dan perbuatannya. Makna jihad dalam al-Qur’an dan Hadits pun harus dimaknai secara kontekstual. Strategi dakwah harus diarahkan kepada dakwah bil hikmah wal mau’izhoh hasanah, sebab makna dakwah sesungguhnya adalah mengajak bukan membajak, merangkul bukan memukul dan menyayang bukan menendang.
Menampilkan wajah agama yang moderat, tawasuth, tawazun dan i’tidal adalah kewajiban seluruh elemen bangsa, tidak hanya umat Islam. Tugas Pemerintah tidak hanya menangkal dan memberantas gerakan radikalisme saja, akan tetapi perlu memperhatikan kondisi kehidupan kebangsaan dan kinerja yang konsen pada kepentingan rakyat, karena salah satu faktor penyebab radikalisme adalah unsur politik global dan tidak puas atas peneyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemerintah. Jika semua komponen bangsa sadar akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta bekerja keras untuk memajukan Islam dan negara telah dilakukan dengan baik dan maksimal, maka konsep Islam sebagai agama Rahmatal Lil ‘Alamin dan misi Nabi sebagai penyempurna akhlak mulia dapat diwujudkan dalam rangka meneguhkan kembali peradaban Islam yang bermartabat dan berjaya.
Wallohu A’lamu Bish Showab.
*Mahasiswa Pasca UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prodi MPI, Konsentrasi PAI.
0 Komentar